Wakil ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan Komisi V DPR yang membidangi Infrastruktur siap bekerja dan bermitra dengan kementerian Jokowi—JK.

“Alhamdulillah, pemilihan pimpinan komisi V DPR RI sudah selesai hari ini, setelah kemarin sempat ditunda. Setelah ini, kami siap bekerja dan bermitra dengan kementerian bidang infrastruktur, perhubungan dan perumahan rakyat,” kata Yudi, usai pemilihan pimpinan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di Gedung Nusantara, Kamis (30/10).

Menurut Yudi, sebagai langkah awal kerja, Komisi V akan menggelar rapat intern pekan depan. Selain akan membahas agenda kerja, Komisi V juga akan melakukan konsolidasi dan pendalaman terkait permasalahan infrastruktur saat ini, termasuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2010—2014 yang belum tercapai.

Adapun sejumlah persoalan terkait infrastruktur yang menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK yang harus diselesaikan,lanjut Yudi, antara lain adalah baglock anggaran bidang infrastruktur dan beberapa peraturan perundangan-undangan yang belum selesai.

“Permasalahan bidang infrastruktur dan perhubungan yang perlu kita carikan solusinya antara lain beban anggaran untuk infrastruktur, khususnya dibidang kemaritiman yang masih minim, termasuk beberapa UU yang harus segera diselesaikan seperti UU Sistem Transportasi Nasional, UU Jasa Konstruksi dan UU Arsitektur,” kata politisi PKS asal dapil Jabar IV itu.

Seperti diketahui, untuk infrastruktur ke-PU-an, kebutuhan anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp123,29 triliun. Namun, pagu yang tersedia sekitar Rp74,2 triliun sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp49 triliun. Baglock anggaran untuk sector perhubungan juga terbilang besar mencapai Rp26 triliun lebih pada tahun 2015, dimana kebutuhan anggaran dibidang perhubungan mencapai Rp70 triliun lebih, sementara pagu yang tersedia hanya sebesar Rp44,6 triliun. (Sugeng) foto: naefuroji/parle/hr